Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah sepakat untuk memperkuat sinergisitas dalam penindakan terhadap mafia di bidang makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Kesepakatan ini diungkapkan dalam pertemuan antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di Mabes Polri, Jakarta, pada 10 Januari 2025.

Tujuan Kerja Sama

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan BPOM untuk menjaga kualitas produk yang beredar di masyarakat. “Kami menyambut baik dan mendukung penuh program dan kebijakan BPOM. Peningkatan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa makanan, obat-obatan, dan minuman yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan,” ungkap Sigit.

Dalam pertemuan tersebut, Sigit juga menyoroti bahwa penindakan terhadap mafia obat dan makanan ilegal sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman. “Kami sepakat untuk melakukan pemberantasan terhadap pelaku-pelaku mafia yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Penanganan Mafia Obat dan Makanan

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kerja sama ini sangat penting mengingat tingginya kasus peredaran obat dan makanan ilegal, baik secara daring maupun luring. “BPOM memiliki sekitar 600 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga peran Polri sangat dibutuhkan dalam mendukung penindakan hukum,” kata Ikrar.

Ikrar juga menekankan bahwa mafia di sektor obat dan makanan sering kali beroperasi dengan cara yang sangat canggih, sehingga memerlukan sinergi yang kuat antara kedua lembaga untuk mengatasi masalah ini. “Kami berkomitmen untuk menuntaskan berbagai macam mafia yang terjadi di Indonesia, dan kami sudah sepakat dengan Kapolri untuk mendukung kami secara maksimal,” ujarnya.

Mendorong Industri Dalam Negeri

Kapolri juga menekankan pentingnya mendorong industri obat dalam negeri agar dapat berkembang dan harga obat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. “Salah satu tantangan yang dihadapi adalah harga bahan baku yang mahal. Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat menurunkan harga obat dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat,” jelas Sigit.

Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Selain penindakan terhadap mafia, pertemuan ini juga membahas upaya untuk meningkatkan peran Badan POM dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Taruna Ikrar menyatakan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab untuk membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi dan izin edar untuk produk mereka. “Kami ingin berkolaborasi dengan Polri untuk mempercepat proses registrasi UMKM agar mereka dapat naik kelas,” ungkap Ikrar.

Kapolri Sigit menambahkan bahwa dengan dukungan Polri, diharapkan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. “Kami siap membantu BPOM dalam memberikan pendampingan kepada UMKM agar produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.

Kerja sama antara Polri dan BPOM dalam penindakan mafia obat dan makanan ilegal merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat dan memastikan kualitas produk yang beredar. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan UMKM.